Iklan

Lima Kabupaten Bersiap Pemilukada Serentak 2017


Khomsahrial Romli (Lampost.co)

SEBANYAK 111 daerah di Indonesia akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak pada 2017. Dari jumlah tersebut, hanya ada lima kabupaten di Propinsi Lampung yang ikut serta, yakni Pringsewu, Tulangbawang, Tulangbawang Barat, Mesuji, dan Lampung Barat. 

Era demokrasi Indonesia kini diwarnai dengan diselenggarakannya pemilukada serentak yang akan dilaksanakan pada Februari 2017. Penyelenggaraan seperti ini diharapkan memberikan dampak positif dalam sistem penyelenggaraan pemilukada serentak. 

Momen ini akan menjadi saat yang tepat bagi masyarakat untuk memilih kepala daerah yang berintegritas dan berkualitas untuk memajukan daerah masing-masing. Meskipun secara teknis pemilukada serentak ini menjadi penanda majunya demokrasi elektoral di Indonesia, dari segi substansi kualitas demokrasi masih perlu dibenahi, apalagi di kabupaten-kabupaten di Provinsi Lampung masyarakatnya sangat heterogen.

Pelaksanaan pemilukada serentak sejatinya membuka untuk meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal, yang akhirnya menyumbang kualitas demokrasi Indonesia secara keseluruhan. Sebaliknya, pemilukada yang berlangsung tidak demokratis, tidak jujur, tidak adil, dan tidak independen, akan menjadi konflik sosial, maka kualitas demokrasinya pun akan dipertanyakan.

Pelaksanaan pemilukada serentak harus diapresiasi semua kalangan, baik dari kelompok penyelenggaraan, peserta pemilukada, maupun masyarakat. Pihak penyelenggara mengapresiasi pelaksanaan pemilukada dengan bentuk netralitas, akuntabel, dan transparansi pada penyelanggaraan pemilukada serentak.

Hal ini diperlukan agar tidak ada kecurigaan dan kecemburuan antarpemilukada serentak yang dapat menimbulkan kericuhan. Sementara dipihak pemilukada serentak harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan sportivitas yang tinggi, tidak melakukan kampanye gelap atau politik uang. Para peserta juga harus bertindak bijaksana jika kalah dalam pelaksanaan pemilukada tersebut, tanpa memprovokasi pendukungnya untuk melakukan tindakan anarkis.

Sebagi masyarakat yang memiliki hak pilih, sebaiknya menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih pada Februari 2017, tetapi juga cerdas dalam memilih calon-calon yang memiliki kapabilitas dalam memimpin daerah serta menolak keras adanya politik kotor yang dilakukan oleh peserta. Sinergi elemen yang menjadi komponen dalam pemilukada serentak ini akan menciptakan penyelenggara pemilukada yang baik secara administratif maupun teknis. Pada akhirnya pemilukada akan terwujud secara damai, berkualitas, dan demokratis, sehingga menjadi wajah baru demokrasi Indonesia yang lebih baik.

* Gelopmbang Ketiga

Selanjutnya, pemilukada serentak gelombang ketiga akan dilaksanakan pada 2018, keempat akan dilaksankan pada 2020, untuk memilih kembali kepala daerah hasil pemilihan di 2015. Gelombang kelima pemilukada adalah 2022 untuk kepala daerah hasil pemilihan di 2017. Gelombang keenam akan dilaksanakan pada 2023 untuk kepala daerah hasil pemilihan 2018.

Berdasarkan tahapan ini, skenarionya, pemilukada serentak secara nasional diharapkan dapat dilaksankan pada 2027. Ini merupakan terobosan penting yang dilakukan pemerintah dalam mengupayakan pemilukada sebagai momentum untuk memilih kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, secara masif, terorganisi, dan terstruktur.

Pemilukada serentak memiliki sejumlah keuntungan dan kelemahan. Menurut, saya, dengan adanya pemilukada serentak, perencanaan pembangunan lebih sinergi antara pusat dan daerah, rakyat tidak perlu berulang-ulang ke bilik suara. Keuntungan lainnya, bila ada sengketa, untuk dibatasi waktu jika sengketa melalui pengadilan, sehingga tahapan tidak terganggu. 

Jika penyelenggara hanya sekali atau dua kali melaksanakan pilpres dan pemilukada. Pelantikan dapat dilakukan serentak oleh presiden dan atau Menteri Dalam Negeri, atau oleh Gubernur. Sehingga pemilukada serentak ini memiliki efisiensi biaya dan waktu serta tidak banyak tim sukses. 

Namun, pasti ada juga kelemahannya, seperti kepemimpinan pemerintahan daerah banyak yang dipimpin penjabat (pj) yang lamanya sampai 1—2 tahun, sehingga kurang efektif. Pemilukada serentak memenuhi kriteria efektif dan efisien apabila pemilihan gubernur dilakukan secara langsung oleh rakyat (1 pemilihan 2 kertas suara). 

Jika terjadi akses pemilukada (kerusuhan) yang bersamaan mengancam stabilitas nasional, penanganannya membutuhkan sumber daya yang besar, termasuk dana dan gelar pasukan yang belum merata di seluruh daerah. Selain itu, pengawasan pemilukada relatif sulit, tidak ada referensi penyelanggaraan pemilukada serentak di negara lain. 

* Pintu Masuk Demokrasi

Kelemahan lainnya adanya pemilukada serentak membuat kepemimpinan pejabat sementara tidak dapat mengambil kebijakan yang strategis, sehingga kurang efektif. Konflik penyelesaian sengketa pemilukada, waktunya terbatas sementara jumlah sengketa banyak. Pemilukada serentak ini pun memiliki kelemahan di pengawasan yang relatif sulit.

Ada beberapa hal menarik yang menjadi perhatian publik terkait norma baru menyangkut pelaksanaan pemilukada serentak di Indonesia. Pertama, dalam hal menjaga supaya tidak menciptakan dinasti dalam pemerintahan daerah, kepala daerah yang sudah dua periode menjabat akan sulit mempromosikan, yaitu istri, anak, keponakan, dan hubungan darah/garis keturunan lainnya, dalam mencalonkan menjadi kepala daerah dikarenakan masyarakat ingin memiliki atmosfir yang baru dalam dipimpin daerahnya, walaupun ada tetapi tidak begitu signifikan dalam pemilihan pemilukada. 

Kedua, dalam menentukan pemenang dihapusnya ketentuan putaran kedua. Ketiga, adanya syarat persentase selisih hasil penghitungan suara dalam pengajuan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Keempat, pengusungan pasangan calon harus disertai surat persetujuan dari pimpinan parpol tingkat pusat.

Sekali lagi, pemilukada hanyalah sekadar pintu masuk membangun demokrasi. Jika pemilukada berjalan sukses, problem demokrasi prosedural terjawab sudah. Tinggal menunggu realisasi figur-figur kepala daerah yang terpilih yang mampu bekerja mewujudkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat sebagai mimpi demokrasi yang substansial.


Khomsahrial Romli (Lampost.co)

SEBANYAK 111 daerah di Indonesia akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak pada 2017. Dari jumlah tersebut, hanya ada lima kabupaten di Propinsi Lampung yang ikut serta, yakni Pringsewu, Tulangbawang, Tulangbawang Barat, Mesuji, dan Lampung Barat. 

Era demokrasi Indonesia kini diwarnai dengan diselenggarakannya pemilukada serentak yang akan dilaksanakan pada Februari 2017. Penyelenggaraan seperti ini diharapkan memberikan dampak positif dalam sistem penyelenggaraan pemilukada serentak. 

Momen ini akan menjadi saat yang tepat bagi masyarakat untuk memilih kepala daerah yang berintegritas dan berkualitas untuk memajukan daerah masing-masing. Meskipun secara teknis pemilukada serentak ini menjadi penanda majunya demokrasi elektoral di Indonesia, dari segi substansi kualitas demokrasi masih perlu dibenahi, apalagi di kabupaten-kabupaten di Provinsi Lampung masyarakatnya sangat heterogen.

Pelaksanaan pemilukada serentak sejatinya membuka untuk meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal, yang akhirnya menyumbang kualitas demokrasi Indonesia secara keseluruhan. Sebaliknya, pemilukada yang berlangsung tidak demokratis, tidak jujur, tidak adil, dan tidak independen, akan menjadi konflik sosial, maka kualitas demokrasinya pun akan dipertanyakan.

Pelaksanaan pemilukada serentak harus diapresiasi semua kalangan, baik dari kelompok penyelenggaraan, peserta pemilukada, maupun masyarakat. Pihak penyelenggara mengapresiasi pelaksanaan pemilukada dengan bentuk netralitas, akuntabel, dan transparansi pada penyelanggaraan pemilukada serentak.

Hal ini diperlukan agar tidak ada kecurigaan dan kecemburuan antarpemilukada serentak yang dapat menimbulkan kericuhan. Sementara dipihak pemilukada serentak harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan sportivitas yang tinggi, tidak melakukan kampanye gelap atau politik uang. Para peserta juga harus bertindak bijaksana jika kalah dalam pelaksanaan pemilukada tersebut, tanpa memprovokasi pendukungnya untuk melakukan tindakan anarkis.

Sebagi masyarakat yang memiliki hak pilih, sebaiknya menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih pada Februari 2017, tetapi juga cerdas dalam memilih calon-calon yang memiliki kapabilitas dalam memimpin daerah serta menolak keras adanya politik kotor yang dilakukan oleh peserta. Sinergi elemen yang menjadi komponen dalam pemilukada serentak ini akan menciptakan penyelenggara pemilukada yang baik secara administratif maupun teknis. Pada akhirnya pemilukada akan terwujud secara damai, berkualitas, dan demokratis, sehingga menjadi wajah baru demokrasi Indonesia yang lebih baik.

* Gelopmbang Ketiga

Selanjutnya, pemilukada serentak gelombang ketiga akan dilaksanakan pada 2018, keempat akan dilaksankan pada 2020, untuk memilih kembali kepala daerah hasil pemilihan di 2015. Gelombang kelima pemilukada adalah 2022 untuk kepala daerah hasil pemilihan di 2017. Gelombang keenam akan dilaksanakan pada 2023 untuk kepala daerah hasil pemilihan 2018.

Berdasarkan tahapan ini, skenarionya, pemilukada serentak secara nasional diharapkan dapat dilaksankan pada 2027. Ini merupakan terobosan penting yang dilakukan pemerintah dalam mengupayakan pemilukada sebagai momentum untuk memilih kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, secara masif, terorganisi, dan terstruktur.

Pemilukada serentak memiliki sejumlah keuntungan dan kelemahan. Menurut, saya, dengan adanya pemilukada serentak, perencanaan pembangunan lebih sinergi antara pusat dan daerah, rakyat tidak perlu berulang-ulang ke bilik suara. Keuntungan lainnya, bila ada sengketa, untuk dibatasi waktu jika sengketa melalui pengadilan, sehingga tahapan tidak terganggu. 

Jika penyelenggara hanya sekali atau dua kali melaksanakan pilpres dan pemilukada. Pelantikan dapat dilakukan serentak oleh presiden dan atau Menteri Dalam Negeri, atau oleh Gubernur. Sehingga pemilukada serentak ini memiliki efisiensi biaya dan waktu serta tidak banyak tim sukses. 

Namun, pasti ada juga kelemahannya, seperti kepemimpinan pemerintahan daerah banyak yang dipimpin penjabat (pj) yang lamanya sampai 1—2 tahun, sehingga kurang efektif. Pemilukada serentak memenuhi kriteria efektif dan efisien apabila pemilihan gubernur dilakukan secara langsung oleh rakyat (1 pemilihan 2 kertas suara). 

Jika terjadi akses pemilukada (kerusuhan) yang bersamaan mengancam stabilitas nasional, penanganannya membutuhkan sumber daya yang besar, termasuk dana dan gelar pasukan yang belum merata di seluruh daerah. Selain itu, pengawasan pemilukada relatif sulit, tidak ada referensi penyelanggaraan pemilukada serentak di negara lain. 

* Pintu Masuk Demokrasi

Kelemahan lainnya adanya pemilukada serentak membuat kepemimpinan pejabat sementara tidak dapat mengambil kebijakan yang strategis, sehingga kurang efektif. Konflik penyelesaian sengketa pemilukada, waktunya terbatas sementara jumlah sengketa banyak. Pemilukada serentak ini pun memiliki kelemahan di pengawasan yang relatif sulit.

Ada beberapa hal menarik yang menjadi perhatian publik terkait norma baru menyangkut pelaksanaan pemilukada serentak di Indonesia. Pertama, dalam hal menjaga supaya tidak menciptakan dinasti dalam pemerintahan daerah, kepala daerah yang sudah dua periode menjabat akan sulit mempromosikan, yaitu istri, anak, keponakan, dan hubungan darah/garis keturunan lainnya, dalam mencalonkan menjadi kepala daerah dikarenakan masyarakat ingin memiliki atmosfir yang baru dalam dipimpin daerahnya, walaupun ada tetapi tidak begitu signifikan dalam pemilihan pemilukada. 

Kedua, dalam menentukan pemenang dihapusnya ketentuan putaran kedua. Ketiga, adanya syarat persentase selisih hasil penghitungan suara dalam pengajuan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Keempat, pengusungan pasangan calon harus disertai surat persetujuan dari pimpinan parpol tingkat pusat.

Sekali lagi, pemilukada hanyalah sekadar pintu masuk membangun demokrasi. Jika pemilukada berjalan sukses, problem demokrasi prosedural terjawab sudah. Tinggal menunggu realisasi figur-figur kepala daerah yang terpilih yang mampu bekerja mewujudkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat sebagai mimpi demokrasi yang substansial.

0 Response to "Lima Kabupaten Bersiap Pemilukada Serentak 2017"

Post a Comment

loading...