Iklan

Politik Uang Tak Selalu Berhasil Belokkan Pemilih. Ini Tiga Alasannya

Related image
SEMARANG - Politisi yang menganggap uang adalah segalanya tampaknya harus mencari cara baru untuk memenangkan pengaruh pada Pilkada Serentak 2017 mendatang.

Politik uang, baik dalam pemilihan kepala daerah, pemilu anggota legislatif, maupun Pemilu Presiden RI, tidak selalu memengaruhi pilihan pemilih, kata dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono, Kamis (16/6/2016) pagi.

Menurut Teguh, ada tiga hal yang membuat praktik politik uang (money politics) tidak efektif, yakni pertama kandidatnya hebat, baik, dan rakyat mencintainya. Misalnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

"Kedua, pemilih loyal pada partai politik (parpol). Dikasih uang berapa pun tidak akan memengaruhinya karena dia (pemilih) loyal pada parpolnya," katanya.

Teguh menegaskan, "Siapa pun yang diusung parpol, akan tetap dipilih. Contoh Ganjar Pranowo pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2013. Ganjar menang karena faktor parpol pengusung."

Faktor ketiga, lanjut alumnus Flinders University Australia itu, sistem hukum dan moral hukum tegas dan kuat, seperti di negara-negara maju yang sudah lama berdemokrasi. Misalnya, negara-negara di Eropa Barat, Amerika, dan Australia.

"Semua itu adalah tantangan berat dan substantif dalam pemilihan kepala daerah serentak pada bulan Februari 2017," kata pakar politik dari Undip Semarang itu ketika merespons Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1/ 2015 tentang Perpu No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

Menyinggung soal pemberian biaya makan minum, transpor, dan hadiah lainnya kepada peserta kampanye tidak masuk kategori politik uang, asalkan berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI, Teguh mengatakan bahwa hal itu merupakan eksperimen regulasi baru.

Menurut dia, batasan money politics adalah menggunakan uang untuk menarik dukungan atau suara. Hal ini bisa dilakukan sebelum, saat pelaksanaan, atau setelah pemilihan kepala daerah.

"Jadi, serupiah pun dengan maksud memperoleh dukungan dan suara dalam pemilihan kepala daerah, ya, itu pasti money politics," ujarnya.

Ia menekankan bahwa money politics itu tergantung pada niat politinya (political intention) meskipun sebetulnya politik uang tidak akan efektif jika kandidatnya hebat, baik, dan rakyat mencintainya serta calon pemilih loyal pada parpol dan sistem hukumnya tegas dan kuat.


sumber
Related image
SEMARANG - Politisi yang menganggap uang adalah segalanya tampaknya harus mencari cara baru untuk memenangkan pengaruh pada Pilkada Serentak 2017 mendatang.

Politik uang, baik dalam pemilihan kepala daerah, pemilu anggota legislatif, maupun Pemilu Presiden RI, tidak selalu memengaruhi pilihan pemilih, kata dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono, Kamis (16/6/2016) pagi.

Menurut Teguh, ada tiga hal yang membuat praktik politik uang (money politics) tidak efektif, yakni pertama kandidatnya hebat, baik, dan rakyat mencintainya. Misalnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

"Kedua, pemilih loyal pada partai politik (parpol). Dikasih uang berapa pun tidak akan memengaruhinya karena dia (pemilih) loyal pada parpolnya," katanya.

Teguh menegaskan, "Siapa pun yang diusung parpol, akan tetap dipilih. Contoh Ganjar Pranowo pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2013. Ganjar menang karena faktor parpol pengusung."

Faktor ketiga, lanjut alumnus Flinders University Australia itu, sistem hukum dan moral hukum tegas dan kuat, seperti di negara-negara maju yang sudah lama berdemokrasi. Misalnya, negara-negara di Eropa Barat, Amerika, dan Australia.

"Semua itu adalah tantangan berat dan substantif dalam pemilihan kepala daerah serentak pada bulan Februari 2017," kata pakar politik dari Undip Semarang itu ketika merespons Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1/ 2015 tentang Perpu No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

Menyinggung soal pemberian biaya makan minum, transpor, dan hadiah lainnya kepada peserta kampanye tidak masuk kategori politik uang, asalkan berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI, Teguh mengatakan bahwa hal itu merupakan eksperimen regulasi baru.

Menurut dia, batasan money politics adalah menggunakan uang untuk menarik dukungan atau suara. Hal ini bisa dilakukan sebelum, saat pelaksanaan, atau setelah pemilihan kepala daerah.

"Jadi, serupiah pun dengan maksud memperoleh dukungan dan suara dalam pemilihan kepala daerah, ya, itu pasti money politics," ujarnya.

Ia menekankan bahwa money politics itu tergantung pada niat politinya (political intention) meskipun sebetulnya politik uang tidak akan efektif jika kandidatnya hebat, baik, dan rakyat mencintainya serta calon pemilih loyal pada parpol dan sistem hukumnya tegas dan kuat.


sumber

0 Response to "Politik Uang Tak Selalu Berhasil Belokkan Pemilih. Ini Tiga Alasannya"

Post a Comment

loading...