Iklan

HTI Kami Tak Tinggal Diam, Pasti Melawan

Image result for hti

Jakarta - Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menilai pencabutan badan hukum yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk kesewenang-wenangan. HTI mengatakan akan melakukan perlawanan hukum.

"Kita akan mengkaji keputusanya seperti apa. Yang baru kita dengar kan konferensi pers tentang keputusan pencabutan status hukum," kata juru bicara HTI Ismail Yusanto saat dihubungi detikcom, Rabu (19/7/2017).

Karena HTI belum melihat isi keputusan pencabutan badan hukum itu secara langsung, menurut Ismail, pihaknya akan terlebih dahulu mengkaji isi keputusan dan berkonsultasi dengan penasihat hukum untuk menentukan langkah apa yang akan diambil.

"Kita akan mengkaji keputusannya seperti apa, melakukan konsultasi dengan penasehat hukum kita Pak Yusril Ihza Mahendra. Yang Pasti HTI tidak akan tinggal diam, HTI akan melakukan perlawanan hukum," ujarnya.

Meski begitu, Ismail belum bisa memastikan akan melayangkan gugatan atau tidak terkait pencabutan badan hukum itu. "Bentuknya seperti apa nanti kita akan konsultasikan lebih dulu kepada penasehat hukum kita.,"

HTI menilai penerbitan Perppu 2/2017 lalu saja sudah merupakan bentuk kesewenang-wenangan pemerintah karena menghapus proses pengadilan di dalam menghadapi ormas yang dinilai melakukan pelanggaran. Dengan mencabut badan hukum HTI, maka pemerintah dikatakan Ismail melakukan dobel kesewenang-wenangan.

Sebab, lanjutnya, pencabutan status badan hukum menurut Perppu yang baru saja diterbitkan itu adalah sebuah sanksi administratif setelah lebih dulu dilakukan penerbitan surat peringatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh ormas. Menurut Ismail, hingga hari ini pihaknya belum pernah menerima surat peringatan sehingga tidak jelas bagi mereka pelanggaran apa yang dilakukan menurut pemerintah tersebut.

"Lalu ujug-ujug sudah dicabut status hukumya, ini lah yang kita sebut kesewenang-wenangan atau kezaliman. Jadi pemerintah dengan pencabutan status hukum ini telah melakukan dobel kesewenang-wenangan atau dobel kezaliman. Pertama menerbitkan perppu itu sendiri, kedua dengan pencabutan status hukum ini," ujarnya.

Image result for hti

Jakarta - Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menilai pencabutan badan hukum yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk kesewenang-wenangan. HTI mengatakan akan melakukan perlawanan hukum.

"Kita akan mengkaji keputusanya seperti apa. Yang baru kita dengar kan konferensi pers tentang keputusan pencabutan status hukum," kata juru bicara HTI Ismail Yusanto saat dihubungi detikcom, Rabu (19/7/2017).

Karena HTI belum melihat isi keputusan pencabutan badan hukum itu secara langsung, menurut Ismail, pihaknya akan terlebih dahulu mengkaji isi keputusan dan berkonsultasi dengan penasihat hukum untuk menentukan langkah apa yang akan diambil.

"Kita akan mengkaji keputusannya seperti apa, melakukan konsultasi dengan penasehat hukum kita Pak Yusril Ihza Mahendra. Yang Pasti HTI tidak akan tinggal diam, HTI akan melakukan perlawanan hukum," ujarnya.

Meski begitu, Ismail belum bisa memastikan akan melayangkan gugatan atau tidak terkait pencabutan badan hukum itu. "Bentuknya seperti apa nanti kita akan konsultasikan lebih dulu kepada penasehat hukum kita.,"

HTI menilai penerbitan Perppu 2/2017 lalu saja sudah merupakan bentuk kesewenang-wenangan pemerintah karena menghapus proses pengadilan di dalam menghadapi ormas yang dinilai melakukan pelanggaran. Dengan mencabut badan hukum HTI, maka pemerintah dikatakan Ismail melakukan dobel kesewenang-wenangan.

Sebab, lanjutnya, pencabutan status badan hukum menurut Perppu yang baru saja diterbitkan itu adalah sebuah sanksi administratif setelah lebih dulu dilakukan penerbitan surat peringatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh ormas. Menurut Ismail, hingga hari ini pihaknya belum pernah menerima surat peringatan sehingga tidak jelas bagi mereka pelanggaran apa yang dilakukan menurut pemerintah tersebut.

"Lalu ujug-ujug sudah dicabut status hukumya, ini lah yang kita sebut kesewenang-wenangan atau kezaliman. Jadi pemerintah dengan pencabutan status hukum ini telah melakukan dobel kesewenang-wenangan atau dobel kezaliman. Pertama menerbitkan perppu itu sendiri, kedua dengan pencabutan status hukum ini," ujarnya.

0 Response to " HTI Kami Tak Tinggal Diam, Pasti Melawan"

Post a Comment

loading...